 |
| Ricky Amir, Tokoh Pemuda, Aktivis dan Pengamat Politik |
NARASIRAKYAT, Pare-Pare --- Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Parepare, sebuah skandal kampanye hitam terungkap, yang diduga melibatkan oknum lembaga survei bernama Institute Prilaku Sosial (IPS). Seorang enumerator lembaga tersebut tertangkap melakukan tindakan yang dinilai sebagai kampanye hitam terhadap salah satu calon Wali Kota Parepare, Tasming Hamid (TSM).
Jumardi, koordinator survei IPS, mengakui bahwa kuesioner yang digunakan memang menyudutkan TSM dan menguntungkan calon lain. Dalam kuesioner tersebut, beberapa pertanyaan sensitif terkait isu ijazah palsu, narkoba, dan dampak negatif jika TSM terpilih sebagai Wali Kota diangkat.
"Ada beberapa pertanyaan di kuesioner yang mengaitkan isu soal ijazah palsu, persoalan narkoba, dan kemungkinan buruk jika TSM menang," ungkap Jumardi saat dimintai keterangan.
Skandal ini telah mencoreng proses demokrasi di Parepare. Tim kampanye TSM, yang diwakili oleh Fuad Ukkas, menyatakan kekecewaannya dan mengimbau masyarakat untuk lebih kritis dalam menanggapi informasi yang belum jelas sumbernya. Menurutnya, skenario ini merusak integritas Pilkada dan seharusnya dihindari oleh setiap kandidat.
"Harapan kami adalah agar para kandidat tetap berkompetisi secara adil dan masyarakat bisa lebih bijak dalam menyikapi informasi hoax menjelang Pilkada," kata Fuad.
Ricky Amir, anggota tim relawan TSM-MO, juga menegaskan bahwa Tasming Hamid telah melalui proses verifikasi yang ketat, baik dalam Pemilu DPRD Kota Parepare maupun saat maju sebagai caleg DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. "Pak TSM sudah dua periode di DPRD Kota Parepare, dan baru-baru ini juga maju sebagai caleg DPRD Provinsi dengan perolehan suara yang signifikan. Ijazah beliau sudah melalui proses validasi panjang di KPU, jadi tidak ada yang namanya ijazah palsu," jelas Ricky Amir.
Saat ini, Jumardi dan rekannya telah dipanggil ke Kantor Bawaslu Parepare untuk klarifikasi lebih lanjut oleh tim Gakkumdu. Kasus ini menjadi pengingat bagi masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menerima informasi selama masa Pilkada, serta untuk menghindari praktik kampanye hitam yang dapat merusak proses demokrasi.
