 |
Penulis,
Romy Nugraha
|
Dosen FEB Universitas
Ichsan Sidenreng Rappang |
NARASIRAKYAT, SIDRAP -- Meningkatnya ketegangan di Timur Tengah, khususnya antara Iran dan Israel, diperkirakan akan mempengaruhi perekonomian global termasuk Indonesia, sebagaimana dijelaskan oleh Romy Nugraha, Dosen FEB Universitas Ichsan Sidenreng Rappang. Konflik ini berpotensi menyebabkan lonjakan harga minyak dunia, yang akan berdampak langsung pada inflasi di Indonesia.
Iran, sebagai anggota OPEC, memiliki peran signifikan dalam pasokan minyak global dengan volume cadangan minyak mentah yang mencapai 1,564 triliun barel, dimana 55,7% berada di Timur Tengah. Ketegangan yang meningkat dapat menyebabkan harga minyak mentah, termasuk Indonesian Crude Price (ICP), melonjak, dengan prediksi mencapai US$ 100 per barel dari harga sebelumnya US$ 86,72 per barel pada Oktober 2023.
Setiap kenaikan harga minyak mentah sebesar US$ 1 per barel diperkirakan akan meningkatkan beban subsidi BBM di Indonesia sebesar Rp 3,5-4 triliun. Kondisi ini berpotensi membebani APBN 2024 dan memperlebar defisit, memaksa pemerintah untuk mempertimbangkan penyesuaian harga BBM.
Kenaikan harga BBM akan meningkatkan biaya produksi dan operasional dalam sektor industri domestik, yang umumnya akan diteruskan kepada konsumen dalam bentuk harga barang yang lebih tinggi. Ini akan memicu inflasi jenis 'Cost Push', yang jika tidak dikontrol, diperkirakan bisa mencapai 5% menurut data Bank Indonesia per Maret 2024.
Inflasi yang terlalu tinggi dapat melemahkan daya beli masyarakat, memperlambat pertumbuhan ekonomi, dan bahkan berpotensi menurunkan taraf kesejahteraan masyarakat. Kondisi ini juga dapat menyebabkan banyak usaha, khususnya Usaha Kecil Menengah (UKM), mengalami kerugian atau bangkrut.
Menghadapi tantangan ini, pemerintah perlu mempersiapkan beberapa alternatif skema ekonomi untuk menghadapi potensi kenaikan harga minyak dunia. Beberapa langkah yang dapat diambil antara lain mengontrol daya beli masyarakat, mengoptimalkan efisiensi penggunaan APBN, dan menjaga produktivitas UKM. Kesiapan dan respons yang cepat dan tepat dari pemerintah akan menjadi kunci dalam mengelola dampak ekonomi yang mungkin timbul dari ketegangan geopolitik ini.
