H.Pathuddin Responsif Terhadap Isu Sosial Soroti Pelaksanaan Gerakan Peduli 4S

H.Pathuddin  Responsif Terhadap Isu Sosial Soroti Pelaksanaan Gerakan Peduli 4S

NARASIRAKYAT, Sidrap, 30 April 2024 – Menanggapi surat edaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang terkait Gerakan Peduli 4S (Sabu-sabu, Sobis, Sabung Ayam, dan Seks Bebas), anggota DPRD Sidrap dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), H. Patahuddin, menyerukan pentingnya pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaksanaan gerakan ini.

Surat edaran yang dikeluarkan dengan nomor 400.6.1/2114/IV/Kesra oleh Pj. Bupati Basra menggarisbawahi pentingnya mengintegrasikan masalah 4S ke dalam ceramah agama dan kegiatan keagamaan lainnya serta menghimbau masyarakat untuk proaktif melaporkan segala bentuk indikasi terkait 4S kepada pihak berwajib.

Namun, H. Patahuddin menyoroti bahwa sering kali kebijakan hanya berakhir di atas kertas dan tidak terlaksana di lapangan. "Kami di DPRD memiliki fungsi pengawasan yang harus kami jalankan, namun seringkali keputusan yang kami ambil bersifat kolektif dan sering tidak digubris jika tidak didukung oleh tekanan dari masyarakat," ujarnya.

Beliau menambahkan bahwa inisiatif dari eksekutif sering kali lebih cepat mendapat respons dibandingkan dengan usulan dari fraksi minoritas di dewan. Sebagai contoh positif partisipasi masyarakat, beliau mengisahkan pengalaman tahun lalu ketika harga gabah anjlok. "Saya mengajak kepala desa dan masyarakat untuk melakukan demonstrasi dan audensi di DPRD, dan alhamdulillah tindakan itu langsung mendapat respons dari pedagang dan harga gabah pun naik," cerita H. Patahuddin.

H. Patahuddin mengharapkan agar Gerakan Peduli 4S ini bisa menjadi fokus yang serius, bukan hanya sekedar seruan formal yang tidak berdampak di lapangan. Dengan keterlibatan aktif dari semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan DPRD, diharapkan upaya pemberantasan masalah sosial yang digambarkan dalam 4S bisa lebih efektif.

Kasus ini menunjukkan betapa pentingnya sinergi dan respon cepat dari semua elemen masyarakat serta pemerintah daerah dalam menanggulangi permasalahan sosial yang mempengaruhi kestabilan dan keamanan masyarakat.